Alfian. 1981. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. 2. Walaupun Belanda tak menyebut begitu, tetapi maksudnya ialah, supaya PEMERINTAH KERAJAAN itu (Kabinet dan Dewan) berada di atas Pemerintah Negara Indonesia Serikat. Sekarang (Mei 1948) sisa kekuasaan, yang sebenarnya atas seluruhnya Indonesia, yang tinggal di tangan Pemerintah Republik, tak lebih dari 10 % yang sedia-kala. Mungkin pula Sang Gerilya harus menggabungkan Daerah yang sudah dikuasainya dengan satu atau beberapa daerah lain di Indonesia, sampai dia mendapat Gabungan Nasional. Karena Republik cuma sebagian saja, dan malah sebagian kecil saja dari SELURUHNYA Indonesia, maka Belanda menuntut berlakunya kedaulatan atas ketentaraan, urusan luar negeri dan keuangan Republik. Kalau Belanda sudah memiliki kembali semuanya kebun, tambang, pabrik, pengangkutan dan pelbagai Bank, seperti di zaman “Hindia-Belanda” dahulu maka Belanda akan menuntut kekuasaan Politik yang seimbang dengan kekuasaan Ekonominya itu. Kalau diterima juga oleh Pemerintah, maka tak mustahillah akan mengalami PERANG SAUDARA yang hebat. Dalam perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville, maka Pemerintah Republik sudah mengakui KEDAULATAN Belanda atas SELURUHNYA Indonesia. Pemerintah Republik, yang kena-sergap, tertipu dan tercedera itu terima saja permintaan UNO untuk mengadakan “Gencatan Perang” dan menerima KTN (Komisi Tiga Negara) sebagai “Badan Perantara”. KTN sebagai alatnya imperialisme Amerika, Australia (Inggris) dan Belgia, memperalatkan Belanda buat kepentingan Negaranya masing-masing wakil Tiga Negara itu.

Sebaliknya Belanda berusaha pula memperalat KTN untuk kepentingan dirinya sendiri. Politik global bisa dikatakan berbeda dengan politik internasional, bidang ilmu yang berusaha memahami hubungan politik antara negara bangsa sehingga lingkup politik global lebih sempit. Budi Arie merupakan pria kelahiran Jakarta, 20 April 1969. Dia merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Dalam hal ini Laskar Gerilya akan memimpin pertempuran, politik, sosial dan perekonomian Rakyat. Di usianya ke-61, Marrisa cukup aktif di media sosial. Partisipasi aktif dan pengawaan terhadap jalannya pemerintahan oleh rakyat itu tidak dikehendaki, sebab mengurangi kebebasan dan kekuasaan organ-organ ketatanegaraan. Laskar Gerilya didirikan atas inisiatif Rakyat Murba, serta dibelanjai oleh Rakyat. Pada 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Pada tahun 1899, pengacara liberal Belanda Conrad Theodor van Deventer menerbitkan sebuah esai di jurnal Belanda De Gids yang menyatakan bahwa Pemerintah Kolonial memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan kekayaan yang telah diterima Belanda dari Hindia Timur kepada penduduk pribumi.

Bagi kami Pemerintah seluruh Indonesia itu tak boleh di Abdul Kadir atau di Husein-Djajadiningratkan lagi! Demikianlah kami melakukan kewajiban kami sebagai warga negara Indonesia. Tetapi suara kami tiada didengarkan! Dengan demikian maka perundingan yang kami tolak, karena tiada beradasarkan atas pengakuan Kemerdekaan 100% itu, berjalan terus sampai lebih dari dua tahun lamanya. Mereka opsir tinggi dari polisi, yustisi, dan tentara itu tentulah anak kaum mampu, yakni kaum borjuis, maka tentulah pula polisi, yustisi, dan tentara -semua badan pembela keamanan negara itu-pembela negara kapitalis. Jadi kekuasaan Belanda atas Polisi, ketentaraan pengadilan, keuangan, urusan luarnegeri, mesti dapat menjamin pemeliharaan dan perkembangan perusahaan, perdagangan dan keuangan Belanda dan Asing yang lain-lain di Indonesia ini. Sebagai akibatnya pengakuan itu, maka tentara Belanda harus meninggalkan Pantai dan Lautan Indonesia. Jika Tentara itu toch TIDAK ditarik kembali, maka Belanda boleh di anggap MUSUH. Demikian pula Tentara Rakyat boleh mengutamakan Taktik-Gerilya secara besar-besaran. Prof. Koesoemadinata berpandangan bahwa walaupun makalah-makalah pada umumnya membahas asal gunung api lumpur disebabkan air yang bertekanan tinggi, yang boleh jadi disebabkan gempa, namun gunung api lumpur di Sidoarjo disimpulkan selain terjadi secara alamiah juga disebabklan karena rekahan dan aktivitas tektonik yang diakibatkan oleh gempa bumi Jogya. Prof Koesoemadinata sudah meminta pada panitia untuk bisa mendapatkan file presentasi masing-masing pembicara.

Hak kedaulatannya sudah diakui inilah yang sedang dipergunakannya dengan kelicikan “Belanda meminta tanah “ untuk memperoleh semua kekuasaan atas semua urusan Rakyat Indonesia. Dan Belanda masih terus menjalankan politik diplomasi, yang di Minangkabau sudah lama terkenal dengan penuh (ejekan): Seperti Belanda meminta tanah! Ini adalah cocok dengan Hukum Perang dan Hukum Internasional. Kaum tani kebun atau desa lebih mudah pula berkumpul dengan jembelan kota. Tani ini memakai buruh sampai 10 orang. Masakan mereka yang sendiri menjunjung Paham penjajahan begitu saja dapat menolak penjajahan orang lain ialah Belanda! Sementara itu, Dari 30 peserta, hanya 20 orang yang mengikuti ujian. Sebab itulah maka MAU TAK MAU Pemerintah Republik harus menolak tuntutan “gendarmeri-bersama” dari pihak Belanda itu. Buat menjamin supaya Rakyat/Pemuda bisa terus bertempur MEMBELA Kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 itu, maka PERSATUAN PERJUANGAN menuntut diadakan PEMERINTAH RAKYAT dan TENTARA RAKYAT. Bahwa dengan konstruksi di atas, maka alat penentu untuk menentukan ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah apakah kerugian-kerugian sebagaimana dinyatakan di atas telah terpenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dan turut Tergugat.